Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Jamu Yang Belum Bersertifikat Halal di kecamatan Samarinda Seberang

Abstract

ABSTRAK Muhammad Anshar (1621407029), “Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Jamu Yang Belum Bersertifikat Halal di kecamatan Samarinda Seberang” Skripsi Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.SI. dan Pembimbing II Sulthon Fathoni, M. Hum. Penelitian ini membahas tentang persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan Samarinda Seberang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Pasal 141 Huruf a . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemilik toko jamu terhadap jamu yang belum bersertifikat halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan mengunakan pendekatan normatif empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko jamu di Kecamatan Samarinda Seberang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian Persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang adalah 7 pemilik toko jamu dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut: 1. Persepsi positif, terdapat 3 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan jamu yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi jamu yang sudah halal. 2. Persepsi negatif, terdapat 4 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang menyebabkan tidak tersedianya produk jamu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen,, kemudian banyak pemilik toko jamu tidak mengetahui terkait Peraturan No. 39 Tahun 2021 Pasal 141. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk jamu yang harus bersertifikat halal. Sedangkan saran pemilik toko jamu diharapkan untuk melaksakan kewajiabannya terkait dengan sertifikat halal pada jamu sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagi bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur, sedangkan untuk konsumen dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat baca atau dalam memperoleh informasi terhadap sertifikat halal.