Persepsi Masyarakat Tentang Warung Makan yang Tidak Mencantumkan Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Samarinda Kota)

Abstract

ABSTRAK Renaldi Saputra, 2022. “Persepsi Masyarakat Tentang Warung Makan yang Tidak Mencantumkan Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Samarinda Kota).” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah (FASYA), Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Lilik Andaryuni, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Aulia Rachman, Lc., M.H selaku dosen pembimbing II. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya warung makan di Kecamatan Samarinda Kota yang masih belum mencantumkan label harga pada setiap jenis makanannya, hal ini tentunya membuat masyarakat tidak mengetahui harga pasti dari setiap makanan dan melanggar hak masyarakat yang seharusnya diberikan kejelasan informasi terkait harga makanan tersebut. Kemudian, bagaimana permasalahan ini jika ditinjau dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan persepsi masyarakat itu sendiri serta apa faktor yang melatar belakangi tidak mencantumkan harga pada makanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Subjek penelitian ini adalah pemilik warung makan dan pembeli. Objek penelitian ini adalah warung makan yang tidak mencantumkan label harga. Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan kemudian menganalisa. Hasil penelitian yang peneliti simpulkan, jual beli makanan tanpa label harga di Kecamatan Samarinda Kota menggunakan praktik “Pesan makan dahulu kemudian bayar di akhir”. Penentuan harga berdasarkan besar kecilnya lauk pauk dan kenaikan harganya. Pelaku usaha masih belum memberikan informasi kepada konsumen secara jelas apabila ada kenaikan harga makanan. Penyebab pelaku usaha tidak mencantumkan harga adalah ketidak stabilan harga bahan baku, susah mencantumkan harga, konsumen yang suka mengambil makanan secara berlebihan, harga yang diberikan masih murah, tidak mengetahui adanya aturan hukum dan prinsip ‘an-taradhin. Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dalam pelaksanaan jual beli makanan pada warung makan di Kecamatan Samarinda Kota masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hak-hak konsumen yang belum terpenuhi, yaitu tidak adanya pencantuman label harga yang mana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (c) dan pasal 7 huruf (b). Sebanyak Sembilan masyarakat memberikan persepsi negatif terkait tidak adanya pencantuman label harga dan enam diantaranya memberikan persepsi positif. Alasan utama masyarakat memberikan persepsi negatif dikarenakan factor ekonomi dan pengalaman. Sedangkan masyarakat memberikan persepsi positif dikarenakan faktor lingkungan. Jika masyarakat merasa dirugikan atas tidak tercantumnya label harga maka, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi atas ketentuan tersebut yang diatur dalam pasal 60 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen. yaitu dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda dengan paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah).