Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Berau

Abstract

ABSTRAK Aromatica Jayawinata Heryanto, 2022. “Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Berau”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. H. Makmun Syar‟i, M.HI. sebagai pembimbing I dan Dr. Lilik Andaryuni, M.S.I sebagai pembimbing II. Penelitian ini bermula dari adanya tindak kekerasan seksual yang meningkat dari tahun ke tahun yang dialami oleh anak-anak dikarenakan kurangnya pengawasan orangtua dan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan anak tersebut. Salah satu contoh terhadap anak yang memiliki kelemahan yakni, adanya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh oknum tertentu di Kabupaten Berau. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Berau, sistem perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Berau, dan perlindungan hokum yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Berau dalam perspektif UUPA. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum peraturan daerah dan peraturan bupati serta orangtua dari anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, Kepala UPT PPA Kabupaten Berau dan staf UPT PPA Kab. Berau serta Ketua FPABK Kab. Berau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis dan diuji keabsahan data sesuai dengan rumusan masalah sehingga mendapatkan hasil penelitian dan memperoleh kesimpulan. Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh para korban anak penyandang disabilitas yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual secara fisik dengan menyentuh bagian kelamin dan payudara korban, dan oral seks mencium paksa korban. (2) Sistem perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Berau terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual melalui Perda No. 14 Tahun 2012 dan Perbup No. 81 Tahun 2019 meliputi: a) Struktur hukum yang diantaranya Pemkab Berau yakni Dinas PPKBP3A,UPTD PPA, dan lembaga/instansi pemerintah yang terkait dengan perlindungan anak, serta aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. b) Substansi hukum perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas terdapat pada pasal 1, pasal 14, pasal 24 Perda Berau No. 14 Tahun 2012 dan lembaga pemerintah yang fokus dalam perlindungan anak tersebut yakni UPTD PPA sesuai pada Perbup Berau No. 81 Tahun 2019. c) budaya hukum yang terdapat pada masyarakat kabupaten berau dalam menanggapi kasus kekerasan seksual merasa malu untuk melaporkan kasus tersebut karena hal tersebut merupakan aib, menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan tanpa melihat kondisi psikologis korban dan kurangnya pengawasan terhadap korban karena korban merupakan penyandang disabilitas sehingga mengakibatkan kasus kekerasan tidak dapat terdeteksi di masyarakat (3) Bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A/UPT PPA Kabupaten Berau terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual telah sesuai dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Anak pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16 ayat (1), Pasal 69A, dan Pasal 70.