Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah

Abstract

ABSTRAK Frida Amalia, 2022. “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Pidana Politik Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda”. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Hervina, S.H.I., M.Ag dan Ibu Dewi Maryah, S.H., M.H. Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang sangat mudah ditemui baik di online store maupun offline store, seperti minimarket, supermarket, dan apotek. Kondom sering kali disalahgunakan oleh berbagai usia, baik usia dewasa maupun usia remaja. Penyalahgunaan alat kontrasepsi sangatlah dilarang oleh Negara namun belum ada aturan yang tegas tentang pembatasan usia dalam pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Pembentukan peraturan daerah terkait dengan pembatasan pembelian kondom ialah menjadi salah satu tugas dari pemerintah baik pemerintah provinsi, daerah, maupun kabupaten/kota. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pengadaan dan penyebaran terhadap alat kontrasepsi termasuk kondom. Maqashid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hokum Islam. Tujuan itu dapat dipahami dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pembenaran logis bagi perumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Permasalahan yang penulis angkat adalah tentang urgensi pembentukan peraturan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom di Samarinda Seberang dan penulis akan meninjau dalam perspektif Maqashid Syariah sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Tujuan dari penelitian ini ialah, pertama untuk mengetahui pemerintah mengatur syarat pembelian alat komtrasepsi, kedua untuk mengetahui penyebab belum adanya regulasi pembelian alat kontrasepsi, ketiga untuk mengetahui perspektif maqashid syariah terhadap pembentukan peraturan pembelian kondom. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan dari publikasi oleh pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, pertama bahwa pemerintah tidak mengatur syarat batasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Terjadi penyalahgunaan kondom seperti digunakan oleh remaja dan pasangan yang belum menikah. Kedua, Penyebab dari belum adanya regulasi tentang batasan pembelian terhadap alat kontrasepsi jenis kondom ialah sudah merasa cukup untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi yang terdapat dalam program BKKBN yaitu Genre. Ketiga, Dalam Maqashid Syariah pembatasan pembelian merupakan termasuk dalam kebutuhan al-Daruriyah yaitu kebutuhan pokok atau utama dalam kehidupan manusia. Pembatasan ini dianjurkan karena sebagai bentuk pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, dan keturunan keturunan.