Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak TerhadaP Penerapan Sanksi Adat Dayak Tunjung Benuaq Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah

Abstract

Akhmad Maliki, 2023, “Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak TerhadaP Penerapan Sanksi Adat Dayak Tunjung Benuaq Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. H. Murjani, S.Ag, S.HI, M.H, sebagai Pembimbing I dan Dr. Mursyid, M.S.I, sebagai Pembimbing II. Sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak bagi pelaku hamil diluar nikah terlihat sepihak saja yaitu pada pihak laki-laki yang beri pilihan untuk memilih sanksi adat dan pihak perempuan besifat pasif. Maka seolah-olah hak perempuan serta anak tidak terpenuhi secara penuh oleh sanksi adat yang berlaku di Dusun Putak. Berdasaarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) urgensi perlindungan hak perempuan dan anak di Dusun Putak; (2) penerapan sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak bagi pelaku hamil di luar nikah; (3) perlindungan hak-hak perempuan dan anak terhadap penerapan sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak bagi pelaku hamil di luar nikah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji isu hukum berdasarkan fakta kejadian yang terjadi di masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana peneliti akan menggambarkan temuan dilapangan kemudian menganalisis kejadian tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian berbentuk kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari responden melalui wawancara. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal yang mana penelitian didasarkan kepada gejala yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjunkkan bahwa, Pertama, Urgensi perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Dusun Putak sangat diperhatikan karna demi menjaga kehormatan kemanusiaan. Karena laki-laki dan perempuan sama rata dimata hukum adat Dayak, yang harus dilindungi haknya. Kedua, penerapan sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq bagi pelaku hamil di luar nikah adalah dimulai dari adanya laporan kepada kepala, lalu diakannya rapat lembaga adat, sidang adat, pemberian sanksi opsi dan diakhiri dengan putusan dan pengawasan. Ketiga, sanksi yang diterapkan pada pelaku hamil di luar nikah bertujuan untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak sudah di terapkan semaksimal mungkin oleh lembaga adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya melindungi hak perempuan dan anak, karna adanya diskriminasi terhadap hak kebebasan menyampaikan pendapat bagi perempuan dan hak anak yang tidak terpenuhi adalah hak kasih sayang dan hak identitas yang jelas.