dc.description.abstract | ABSTRAK
Bintang Satrio Agung, 2023. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Efektivitas Regulasi Pembuangan Sampah di Pemakaman Cina Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Pidana Politik Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda”. Penelitian ini dibimbing oleh Drs.H.Materan, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Dewi Maryah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keadaan yang ironis yakni : adanya fasilitas tempat pembuangan sampah tetapi masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya, adanya penumpukan sampah akibat masyarakat yang membuang sampah di sekitar Pemakaman Cina Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya lingkungan bersih dan menaati peraturan terkait pembuangan sampah membuat mereka selalu membuang sampah disekitar Pemakaman Cina Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dengan permasalahan demikian, tujuan penelitian dari permasalahan tersebut yaitu pertama : mengetahui bagaimanakah efektivitas regulasi pembuangan sampah di Pemakaman Cina Kelurahan Sungai Pinang Dalam, kedua : mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menangani sampah di Pemakaman Cina Kelurahan Sungai Pinang Dalam, ketiga : mengetahui bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap efektivitas regulasi pembuangan sampah di Pemakaman Cina Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang diambil adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu pertama dan kedua : kurang efektifnya regulasi pembuangan sampah di Pemakaman Cina tersebut karena kurangnya penegakan hukum dari pihak berwenang sehingga masyarakat tetap membuang sampah di Pemakaman Cina tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi faktor utama dari ketidakefektifan peraturan yang ada. ketiga : dilihat dari tinjauan fiqh siyasah dan dalam siyasah dusturiyah bahwa kewajiban umat Islam mentaati pemerintah selaku ulil amri bersifat mutlak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga pemerintah selaku pemimpin harus memberikan atau membuat kebijakan yang berlandaskan kepada Maslahah atau demi kemaslahatan semua masyarakat. | en_US |