Kedudukan Menteri Triumvirat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Presiden di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Abstract

ABSTRAK Rusnadi Aji Johansyah, 2023. “Kedudukan Menteri Triumvirat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Presiden di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara, Jurusan Pidana Politik Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Dr. H. Murjani, S.Ag.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Muzayyin Ahyar, S.Ud.,M.S.I selaku dosen pembimbing II. Latar belakang penelitian ini adalah sebuah negara perlu adanya pemimpin, jika terjadi kekosongan maka sebuah negara harus memiliki system untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis mengenai sebuah kedudukan menteri triumvirat secara heirarki dalam peraturan perundang-undangan serta melihat peranya sebagai pengisi kekuasaan sementara dan perlu ditinjau di dalam siyasah syar’iyyah secara kedudukan dan sistem pengisian kevakuman sebuah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan menteri triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan presiden di Indonesia dan tinjauannya dalam perpektif siyasah syar’iyyah. Adaupun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hokum normatif, dengan pendekatan penelitian adalah perundangan-undangan, sejarah, dan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kemudian bahan hukum normatif diolah dengan metode analisis normatif yakni menginterpretasikan dan mendiskusikan berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil dalam penelitian ini adalah kedudukan dari Menteri Triumvirat berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara ialah sebagai pengganti kepala negara dan wakil kepala negara apabila berhalangan tetap, dan menjalankan tugasnya masing-masing secara bersama-sama. Di bidang siyasah syar’iyyah menurut pandangan Imam Al Mawardi apabila terjadi kekosongan kekuasaan maka kewajiban dipegang oleh pemilih melalui dua cara yakni: 1. Ditunjuk langsung oleh orang yang memiliki wewenang untuk memilih pemimpin. 2, Melalui lembaga Ahlul Halli Wal Al ‘Aqdi. Namun, apabila belum ada pemimpin baru yang disahkan, maka lembaga Syuro akan mengangkat khalifah sementara untuk mengisi kevakuman kekuasaan jabatan Presiden sampai khalifah baru disahkan. Oleh karena itu, dalam Islam sangat menekankan harus adanya pemimpin walaupun itu seorang pemimpin yang zalim, karena kekosongan kekuasaan sangat banyak mudharatnya ketimbang dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Sehingga kedudukan menteri triumvirat di dalam Siyasah Syar’iyyah adalah mencegah terjadinya kemudharatan yang disebabkan kevakuman di dalam sebuah negara.