PERAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN DALAM MENJAMIN KEBENARAN PENUNJUKKAN VOLUME TAKARAN POMPA UKUR BBM DI SPBU KOTA SAMARINDA

Abstract

Annisa Rahmah, 2023. “Peran Pengawasan Kemetrologian Dalam Menjamin Kebenaran Penunjukan Volume Takaran Pompa Ukur di SPBU Kota Samarinda”. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Pidana Politik Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Hj. Abnan Pancasilawati, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Muhammad Idzhar, Lc., M.H. selaku Pembimbing II.

Berdasarkan informasi masyarakat bahwa dari sejumlah SPBU yang tersebar di Kota Samarinda ada beberapa SPBU yang bermasalah. Masyarakat mengeluh tentang ketidakakurasian antara jumlah nominal yang tertera di dispenser pompa BBM dengan volume BBM yang dikeluarkan dari nozzle BBM. Berdasarkan ini timbul permasalahan: Pertama, sejauh mana urgensi pengawasan terhadap kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur. Kedua, faktor penghambat pengawasan Kemetrologian dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur di SPBU Kota Samarinda. Ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan pengawasan Kemetrologian dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur di SPBU Kota Samarinda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (field research), dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data diperoleh dari data primer, sekunder, dan data tersier. Selanjutnya data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, bahwa adanya pengawasan itu sangat penting untuk dilaksanakan agar mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu melindungi kepentingan umum, khususnya konsumen, dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Kedua, kendala atau faktor penghambat dari kegiatan pengawasan yaitu kurangnya sarana dan prasarana secara teknis, keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengawas Kemetrologian, dan yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait metrologi. Ketiga, dalam perspektif Hukum Islam yang merealisasikan konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, bahwasanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan kemetrologian yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama.