KESADARAN HUKUM PEDAGANG KOSMETIK MENJUAL SKINCARE (KRIM ) TANPA KOMPOSISI BAHAN PADA KEMASAN DI TENGGARONG (Tinjauan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah)

Abstract

Putri Yolanda A. K. R., 2024. “Kesadaran Hukum Pedagang Kosmetik Menjual Skincare (Krim) Tanpa Komposisi Bahan Pada Kemasan di Tenggarong (Tinjauan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah)”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum sebagai dosen pembimbing I, dan Bapak H. Aulia Rachman, Lc., M.H sebagai dosen pembimbing II.

Dalam Undang-Undang Nasional telah diatur mengenai Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, begitu juga dalam hukum Islam sudah diatur tentang transaksi jual beli yang benar sesuai syariah. Contoh jual beli yang dilarang yaitu jual beli gharar karena mengandung unsur penipuan. Namun faktanya masih banyak yang mengabaikan hukum tersebut. Kurangnya kesadaran hukum para pedagang kosmetik di Pasar Tenggarong ini menjadi latar belakang penelitian serta bagaimana tinjauan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Fikih Muamalah terhadap jual beli skincare tanpa komposisi bahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yang merupakan jenis penelitian yang menggunakan hukum atau observasi sebagai sumber informasinya. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan menggunakan deskriptif kualitatif melalui tiga proses interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini, para pedagang masih banyak yang tidak sadar dan mengabaikan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan berdasarkan indikator kesadaran hukum. Menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i menetapkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Namun para pedagang masih saja memperjualbelikan produk yang tidak jelas komposisi bahannya. Menurut tinjauan fikih muamalah dari segi rukun dan syarat jual beli masih belum sempurna walaupun sudah terbentuk akad. Jual beli produk skincare tanpa komposisi bahan di Pasar Tenggarong dapat dikatakan tidak sah, yang mana jual beli tersebut mengandung unsur gharar, dan jual beli gharar itu sendiri termasuk ke dalam salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam karena terdapat unsur memakan, mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil seperti tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak.