TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DALAM KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA DAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SAMARINDA

Abstract

Samsudin, 2024. “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Kepemilikan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda.” Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Lilik Andaryuni, S.H.I., M.Si sebagai Pembimbing I dan Dr. Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D sebagai Pembimbing II.

Latar belakang penelitian ini adalah gagasan pemerintah dengan menerbitkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum bagi warga negara dengan status perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan KK dan Akta Kelahiran dengan syarat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebijakan ini menjadi problematik ketika tidak semua pasangan dengan status nikah tidak tercatat di Kota Samarinda menggunakannya. Dalam pada itu, kebijakan SPTJM ini memungkinkan angka nikah siri tersebut menjadi meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SPTJM dalam kepemilikan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda, proses penerapan SPTJM, partisipasi masyarakat terhadap SPTJM, kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan SPTJM, dan tinjauan maqashid syariah terhadap implementasi SPTJM dalam kepemilikan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No. 108 Tahun 2019 dengan melampirkan SPTJM sebagai syarat untuk mendapatkan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda berjalan cukup baik. Proses penerapan SPTJM oleh pemerintah dilaksanakan melalui kerja sama antara instansi pemerintahan seperti Kemendagri, Disdukcapil, Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa/Kelurahan, RT/RW. Partisipasi masyarakat dalam mengurus KK dan Akta Kelahiran dengan syarat SPTJM tergolong tinggi, tercatat rentang tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 3.631 KK dan 3.961 Akta Kelahiran dimiliki masyarakat dengan syarat SPTJM. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan SPTJM adalah masyarakat yang cenderung tertutup dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mengurus KK dan Akta. Sebagaimana mengutip pernyataan Dirjen Kemendagri, bahwasanya tujuan (al-maqṣudiyyah) pemberlakuan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tidak untuk melegalkan orang nikah siri, melainkan untuk melindungi hak-hak dasar seorang anak, seperti hak kesehatan dan pendidikan. Bahwasanya atas dasar menjaga hak-hak anak ini yang harus dikedepankan, maka implementasi SPTJM dalam kepemilikan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda telah sejalan dengan teori maqashid syariah Jasser Auda.