IMPLIKASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus di Kampus UINSI Samarinda)

Abstract

Fauzah Septia, 2024. “Implikasi PMA No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di UINSI Samarinda)”. Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara, Jurusan Pidana Politik Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing I dan Suwardi Sagama, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II.

Latar belakang penelitian mengenai maraknya kekerasan seksual yang menjadikan pihak lembaga pendidikan harus lebih tanggap akan isu tersebut, selain itu diterbitkannya PMA No. 73 Tahun 2022 merupakan respon atas maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Pembuatan regulasi menjadi wajib untuk dimiliki oleh satuan pendidikan, hal ini sebagai upaya awal dalam proses pencegahan dan penanganan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi dari PMA No. 73 Tahun 2022 di UINSI Samarinda dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UINSI Samarinda.

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, untuk sumber data dari hasil wawancara dengan PSGA selaku lembaga yang berwewenang menangani kasus kekerasan seksual di UINSI Samarinda. Sedangkan untuk data tambahan bersumber dari data yang diperoleh melalui karya ilmiah, buku pedoman, peraturan perundang-undangan, literatur serta media online yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan UINSI Samarinda sudah memiliki Satgas PPKS dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk penanganan, pihak kampus masih menggunakan SOP Nomor 1813 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UINSI Samarinda, yang sebelumnya sudah melakukan penyesuaian dengan PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Selain itu dalam upaya pencegahan, PSGA membuat program kerja dalam bentuk sosialisasi melalui workshop, merumuskan kebijakan, menyediakan layanan pelaporan, pemberian edukasi di antaranya dalam kegiatan PBAK, pembekalan KKN, dan diskusi keilmuan sebagai penguatan budaya. Dalam penanganan sendiri, pihak PSGA akan melakukan penerimaan laporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan yang terakhir ialah pemulihan.