TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA PRAKTIK HUKUM BISNIS SYARIAH (LPHBS) DI UINSI SAMARINDA

Abstract

Kharen Aini, 2020. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Mudharabah di Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah (LPHBS) UINSI Samarinda.” Skripsi, Jurusan Muamalah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penulisan ini dibimbing oleh Ibu Hervina, S.H., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Masitoh, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembagian keuntungan yang tidak rutin yang dilakukan serta tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi di LPHBS, yang dari awal pembentukannya menggunakan akad mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad mudharabah di LPHBS Fakultas Syariah UINSI Samarinda serta tinjauan fikih muamalah terhadap akad mudharabah di LPHBS.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu melakukan observasi langsung ke Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah (LPHBS). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktik di LPHBS menemukan bahwa jenis akad mudharabah yang diterapkan di LPHBS ini adalah mudharabah muqayyadah. Hal ini disebabkan adanya pengaturan yang cukup spesifik mengenai jenis usaha, modal usaha, pembagian keuntungan, penanganan kerugian, penghitungan untung rugi, penyelesaian perselisihan, dan khatimah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang harus sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang secara jelas dalam surat saham. Kedua, tinjauan fikih muamalah terhadap akad mudharabah di LPHBS secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Akad mudharabah yang diterapkan di LPHBS Fakultas Syariah UINSI telah memenuhi rukunnya, yaitu terdapat pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) serta adanya modal. Selain itu, syarat bagi hasil seperti akad, modal, dan ijab qabul-nya juga telah terpenuhi. Namun, tidak ada laporan tahunan yang diberikan kepada para shahibul maal.