EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENGAWASI KLAUSULA BAKU EKSONERASI JASA PARKIR DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI DI BPSK KOTA SAMARINDA)
Abstract
Ronni Hidayatullah (1621407003), 2016, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Mengawasi Klausula Baku Eksonerasi Jasa Parkir di Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di BPSK Kota Samarinda)”. Skripsi Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Darmawati, M.Hum. dan Pembimbing II Muzayyin Ahyar, S.Ud., M.S.I.
Latar belakang penelitian ini menjadi sangat penting dikarenakan untuk mengetahui seberapa efektif BPSK Kota Samarinda dalam mengawasi klausula baku eksonerasi pada pelaku usaha/jasa parkir di Kota Samarinda. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif BPSK Kota Samarinda dalam mengawasi klausula baku eksonerasi jasa parkir di Kota Samarinda, serta sejauh mana pengawasan BPSK Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen dan pemilik usaha di Kota Samarinda. Objek penelitian ini mengenai efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengawasi klausula baku eksonerasi jasa parkir di Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di BPSK Kota Samarinda).
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masih belum efektif, dikarenakan BPSK Kota Samarinda belum menjalankan ketentuan Keputusan Permendag RI Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang BPSK sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi pelaku usaha dalam menerapkan klausula baku eksonerasi. Sehingga dalam hemat peneliti terjadi kelalaian pelaku usaha dalam penerapan klausula baku eksonerasi di karcis motor dan plang, yang menjadikan konsumen dirugikan dan mau tidak mau memenuhi aturan tersebut, di samping ketidaktahuan konsumen terhadap klausula baku eksonerasi, terlebih hak dan kewajiban konsumen. Dengan hasil penelitian ini diharapkan konsumen mendapatkan hak-haknya dalam perlindungan konsumen dan mampu memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang batasan dalam menerapkan klausula baku.