KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM PENANGGULANGAN LIMBAH INDUSTRI TAHU TEMPE

Abstract

Nurmutmainnah, 2021. “Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Limbah Industri Tahu Tempe”. Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Iskandar, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Dewi Maryah, S.H., M.H selaku pembimbing kedua.

Latar belakang penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menanggulangi limbah industri tahu tempe sudah dilakukan dengan didirikannya satu kawasan khusus yaitu Sentra Industri Kecil Sombe bagi usaha industri tahu tempe dan adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Hal yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah setelah adanya Sentra Industri Kecil Sombe dan Peraturan Daerah tersebut masih ada usaha industri tahu tempe di luar dari kawasan serta membuang limbah secara sembarangan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam penanggulangan limbah industri tahu tempe, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha industri tahu tempe, serta faktor pendukung dan penghambat kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris melalui pendekatan kualitatif, artinya memberikan beberapa teori dengan menggabungkan fakta-fakta yang ada di lapangan sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam penanggulangan limbah industri tahu tempe sudah dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya usaha industri tahu tempe di luar kawasan yang mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat, serta tidak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Pelanggaran yang dilakukan tiga pemilik usaha industri tahu tempe di Kelurahan Sepinggan Baru Kota Balikpapan Selatan RT 02 yaitu masih berada di luar kawasan, tidak mempunyai izin usaha dan izin pembuangan air limbah, serta tidak adanya tempat pembuangan limbah sehingga pembuangan air limbah dilakukan langsung ke sungai yang telah melanggar Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1). Faktor pendukung kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan adalah dengan melakukan pembinaan dan pendataan bagi usaha yang berada di luar kawasan, mengarahkan para pelaku usaha industri tahu tempe untuk masuk bergabung sesuai dengan peraturan daerah yang ada, serta merancang peraturan daerah baru. Faktor penghambat pertama adalah faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan hukum pemilik industri tahu tempe, ketidakpedulian terhadap lingkungan, lokasi Sentra Industri Kecil Sombe yang cukup jauh, biaya, serta kenyamanan berproduksi di rumah sendiri. Faktor penghambat kedua adalah faktor eksternal yaitu kurangnya kepedulian pemerintah bagi usaha industri tahu tempe di luar kawasan dengan tidak melakukan pendataan secara berkala, tidak adanya sanksi tegas, serta kurangnya sosialisasi peraturan daerah tersebut.