PERAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) KALTIM DALAM PENDAMPINGAN REKLAMASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Abstract

Ahmad Than Thowi, 2021. “Peran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim dalam Pendampingan Reklamasi Perspektif Maqashid Syariah”. Skripsi, Jurusan Pidana Politik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Iskandar, M.Ag dan Dewi Maryah, S.H., M.H.

Latar belakang penelitian ini adalah melihat persoalan lingkungan hidup yang dirasa paling darurat. Karena itu kegunaan mengelola lingkungan hidup ini, terkhusus umat muslim, kita harus memahami mengenai permasalahan lingkungan hidup secara bijaksana sesuai dengan anjuran menjaga lima unsur yang terkandung dalam maqashid syariah dan lemahnya pengawasan terhadap kewajiban perusahaan yang seharusnya melaksanakan reklamasi di bekas galian lubang tambang. Walaupun dalam sebuah Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 yang sudah jelas dan tercantum dalam aturan tersebut seharusnya perusahaan pertambangan batubara mereklamasi bekas galian lubang tambang. Namun, tidak ada realisasi sama sekali reklamasi dan menimbulkan 39 korban jiwa di bekas galian lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim dalam mendampingi kasus lubang tambang batubara dan melihat dari perspektif maqashid syariah.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang diambil adalah bahan data primer dan bahan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah melihat efektivitas peran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim dalam perspektif maqashid syariah, yang mana sudah mengangkat masalah korban-korban lubang tambang. Namun Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim kurang maksimal dalam melakukan pendampingan dan tidak semua laporan bisa ditangani. Dalam fasilitas Jatam Kaltim masih kurang dan sumber daya manusia juga masih kurang maksimal untuk menangani laporan masyarakat. Peran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim dalam perspektif maqashid syariah sudah memenuhi lima unsur-unsur maqashid syariah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Jatam Kaltim dalam melakukan pendampingan adalah faktor penegak hukum, intervensi preman, dan sumber daya manusia di Jatam Kaltim itu sendiri. Saran penelitian ini adalah tentang pendampingan masyarakat oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim yang harus dimaksimalkan supaya tidak ada laporan masyarakat yang tidak diproses, maka dari itu sumber daya manusianya di Jatam Kaltim perlu ditambah lagi.