PENDEKATAN SOSIOLEGAL PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016)

Abstract

Muhaimin, 2023. Pendekatan Sosiolegal Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Samarinda (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Tesis. Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Hj. Abnan Pancasilawati, M.Ag sebagai pembimbing I dan Dr. H. Murjani, S.Ag, S.H, M.H sebagai pembimbing II.

Pelayanan hukum yang berkeadilan dan perwujudan kerangka pengadilan yang unggul dalam memenuhi keperluan dan kepuasan dalam mengakses pengadilan serta pelayanan yang terjangkau. Maka, sudah seharusnya bahwa seluruh Pengadilan, baik Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menyediakan akses baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas. Namun, faktanya tidak semua pengadilan menyediakan layanan seperti yang dimaksud. Di antara pengadilan yang belum ideal memberikan layanan disabilitas ialah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Samarinda. Hal ini jelas tidak sebanding dengan kondisi di setiap daerah yang sudah pasti terdapat beberapa orang termasuk sebagai kelompok disabilitas. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas yaitu antara ketersediaan akses lembaga peradilan bagi penyandang disabilitas dengan fakta yang terjadi di lapangan peneliti merasa bahwa hal tersebut perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai penerapannya secara langsung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yuridis empiris dengan pendekatan sosiolegal dimana sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para narasumber dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Samarinda dan dokumentasi. Dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, kemudian data dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menemukan dua hal dalam implementasi pelayanan yaitu standar prosedur pelayanan dan aksesibilitas sarana prasarana baik fisik maupun non fisik. Dalam prosedur pelayanan di Pengadilan Agama Samarinda akan diberikan kalung identitas khusus, menerima permohonan yang diajukan serta memberikan form penilaian personal untuk mengetahui informasi terkait kebutuhan yang diperlukan oleh pihak penyandang disabilitas, kemudian seluruh dokumen permohonan yang diajukan diproses hingga mendapatkan nomor perkara. Sedangkan untuk di Pengadilan Negeri hampir sama namun yang membedakan di bagian akhir pengguna layanan diminta untuk mengisi survei kepuasan.

Sarana dan prasarana, ketersediaan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik di Pengadilan Agama Samarinda yaitu alat bantu dengar, APSTRA (asisten pembaca surat untuk tunanetra), toilet khusus, jalur pendestrian, jalur pemandu, area parkir disabilitas, selasar, ramp, kursi roda, kursi tunggu prioritas, kruk, Canadian, walker, rolator. Sedangkan ketersediaan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu toilet khusus, jalur pendestrian, guiding block, parkir khusus, selasar, borders, kursi roda, kursi tunggu prioritas, tongkat, alat bantu dengar, kaca pembesar. Faktor yang berperan dalam pemenuhan hak-hak pelayanan penyandang disabilitas dalam peradilan ialah penyelenggara pelayanan itu sendiri, orang terdekat, dan masyarakat.

Kemudian dampak implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu secara garis besar dampaknya adalah sebuah penerapan undang-undang tersebut terhadap pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, mulai dari strategi pelayanan, penyesuaian bangunan gedung yang ramah terhadap penyandang disabilitas, pemenuhan sarana prasarana, dan peningkatan sumber daya manusia guna meningkatkan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.