Maqasid Syariah Sertifikasi Halal

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yakni sebesar 207.176.162 jiwa. Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas Muslim merupakan pasar potensial yang besar bagi berbagai produsen barang dan jasa. Meskipun masing-masing konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda -beda tergantung tingkat religiusitas mereka, secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap produk- produk yang menggunakan pendekatan halal dalam proses pemasaran mereka. Konsumen muslim di Indonesia mencari sertifikasi halal otentik yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi ini memberikan kewenangan bagi perusahaan dalam penggunaan logo halal untuk dicetak pada kemasan produk atau untuk dipajang di premis perusahaan. Seiring dengan penerapan Undang-undang jaminan produk Halal Nomor 33 tahun 2014, UUJPH tersebut telah diundangkan Tahun 2014, dan resmi beroperasi 17 Oktober 2019 sebagaimana amanat Pasal 67 UUJPH. Dalam Pasal 4 UUJPH No. 33/ 2014 djelaskan bahwa semua produk yang beredar, masuk dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Konskuensinya adalah apapun bentuk produk yang beredar, baik itu makanan, minuman, dan baik yang masuk maupun keluar, harus bersertifikat halal. Penerapan Pasal 4 UUJPH, di mana semua produk yang beredar dan diperjualbelikan harus bersertifikat halal. Maqasid al-Syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maqasid Syariah merupakan tujuan tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pembahasan maqasid al-syari’ah pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan , baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan mashlahah tersebut.