Problematika Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintergrasi Dalam Meningkatkan Kinerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Latar belakang dari penelitian Teknologi informasi adalah penerapan teknologi elektronik pada pemrosesan data. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi adalah aplikasi umum digunakan dalam bidang kearsipan, yang berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika pengelolaan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI), untuk mengetahui apa saja kendala teknis dan operasional yang di hadapi dalam implementasi sistem srikandi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timr, dan untuk mengetahui apa saja upaya yang telah di lakukan srikandi. Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analis Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Problematika nya ialah kendala seperti keterbatasan akses, peran yang belum merata, (2) Kendala teknis dan operasionalnya ialah kendala tanda tangan elektronik, sistem error, dan rentan serangan siber, keterbatasan fungsi aplikasi(3) upaya yang telah di lakukan dalam mengatasi problematika Srikandi dalam meningkatkan kinerja, yaitu pelatihan rutin oleh ANRI dan Dinas Kominfo, penguatan koordinasi antar peran teknis di OPD, serta usulan desentralisasi sistem untuk meningkatkan responsivitas daerah terhadap gangguan, selain itu, peningkatan kompatibilitas sistem dan integrasi dengan aplikasi lain juga menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat efektivitas kinerja dan ketahanan sistem digital pemerintahan. Kesimpulan bahwa pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai problematika, baik dari aspek teknis maupun operasional. Permasalahan utama mencakup keterbatasan akses, distribusi peran yang belum merata, kendala tanda tangan elektronik, sistem yang sering mengalami gangguan, serta kerentanan terhadap serangan siber. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya seperti pelatihan rutin, penguatan koordinasi teknis antar OPD, serta usulan desentralisasi sistem.