KONSEP HUKUM ANTI KORUPSI

Pembangunan nasional adalah rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan sosial. Hakikat pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju pada peningkatan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam segala aspek kehidupan. UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukan negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.1 Sejalan dengan dinamika masyarakat dalam pelaksanaan ternyata pembangunan dan dalam upaya mewujudkan tujuan negara hukum, terdapat pembangunan yang banyak faktor penghambat berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan itu adalah tindak pidana korupsi.