Negotiating The Authority of Female Ulama in the Reinterpretation of the Qur'an in Islamic Family Law in East Kalimantan

Abstract

Perdebatan terhadap pemiliki otoritas dalam penafsiran al-Quran kontemporer seputar hukum keluarga Islam masih sering dipermasalahkan terutama bagi ulama perempuan. Artikel ini mengkaji bagaimana ulama perempuan di Kalimantan Timur menegosiasikan otoritas keagamaan melalui reinterpretasi Al-Qur'an guna mentransformasi pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan desain mixed-methods konvergen, penelitian ini memadukan analis kuantitatif dari 30 ulama perempuan yang dipilih secara purposif di lima kabupaten/kota. Kemudian metode kualitatif yang berasal dari wawancara mendalam dari para pakar tafsir dan hukum keluarga Islam dianalisis dengan teori maqāṣid al-sharīʿah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa 86,7% partisipan secara aktif melakukan reinterpretasi progresif terhadap teks-teks Al-Qur'an terkait isu-isu krusial hukum keluarga, meliputi mahar, cerai gugat (khulʿ), hak asuh anak (ḥaḍānah), dan harta bersama. Analisis statistik menunjukkan korelasi signifikan (p < 0,05) antara latar belakang pendidikan hibrida—yang mengintegrasikan pendidikan pesantren dengan perguruan tinggi Islam modern—dan kecenderungan lebih kuat untuk menantang paradigma penafsiran konvensional. Penafsiran Al-Qur'an tidak sekadar berfungsi sebagai praktik teologis, melainkan juga sebagai proses negosiasi otoritas keagamaan melalui penalaran kontekstual, maqāṣid al-sharīʿah, dan hermeneutika intertekstual. Artikel ini berkontribusi pada khazanah keilmuan tentang feminisme Islam, otoritas keagamaan, dan pluralisme hukum di Indonesia, sekaligus menyoroti dinamika akar rumput dalam reformasi hukum keluarga Islam.