Implementasi Manajemen Dakwah Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Abstract

daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana serta manajemen hubungan dengan masyarakat, tampak bahwa MUI Kota Samarinda berhasil menjaga muruh ulama. Hal ini tampak dari kesediaan MUI untuk mandiri di segi keuangan, dalam arti tidak meminta ke mana-mana. Mereka bersedia menerima, tapi tidak meminta. Guna mengatasi masalah dana selama ini, MUI berusaha merekrut para pengurusnya dari kalangan ulama, PNS, pensiunan dan tokoh lainnya yan sudah memiliki pekerjaan atau jaminan hidup. Dengan cara demikian, maka tidak ada pengurus MUI yang mengharapkan mendapatkan penghasiland dari organisasi. Artinya mereka aktif di MUI 146 hanya untuk mengabdi kepada agama dan masyarakat, bukan untuk memperoleh keuntungan materi. Sikap MUI yang mandiri ini dimaksudkan untuk menjaga muruah (harga diri) para ulama. Dengan kemandirian, maka MUI dapat menjaga netralitasnya dan dapat menyuarakan kebenaran agama secara objektif dan adil tanpa ada rasa ewuh pakewuh akibat dibantu oleh pihak lain. Itulah sebabnya selama ini MUI Samarinda dapat bersuara kritisis kepada pihak mana saja, baik kalangan pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, bahkan juga terhadap kalangan sesama ulama. Walaupun ada kritik terhadap keberadaan MUI, namun MUI tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan semua kalangan, khususnya masyarakat luas. MUI bersedia meningkatkan perannya dalam dakwah di masyarakat, tidak sekadar memberikan fatwa, tetapi jika diperlukan juga turun ke lapangan. Hanya saja cara pendekatan yang ditempuh oleh MUI tetap dalam kerangka dakwah bil-hikmah.