Implementasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Di MTs Negeri Tarakan

Abstract

ABSTRAK Sari Intan, 2021. “Implementasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Di MTs Negeri Tarakan”. Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh bapak Drs. H. Ahmad Riyadi, S.S, M.Hum dan bapak Muhammad Ridho Muttaqin, M.Pd.I Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui lembaga pendidikan dalam menerapkan dan bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara sehingga terjadinya tertib administrasi. Dalam pengelolaan barang milik negara memiliki sebelas serangkaian kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepasatian nilai yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dimana sebelas serangkaian kegiatan aktifitasyang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi sistem pengelolaan barang milik negara di MTs Negeri Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari 4 orang yaitu Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Tata Usaha, serta Pengelola BMN. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan sudah melaksanakan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, ada empat serangkaian kegiatan yang tidak dilakukan yaitu pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan. Hal ini disebabkan karena Mts Negeri Tarakan bukan merupakan badan layanan umum, dan kurangnya sumber daya manusia pada bidang bagian pengelola BMN, serta tidak sinkronnya antara data barang yang ada di madrasah dengan data barang yang tercatat diaplikasi.