TANGGUNG JAWAB APARAT KEPOLISIAN TERHADAP BARANG SITAAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF

Abstract

Wahyudi, 2023. Tanggung Jawab Aparat Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Hukum Positif (Studi Kantor Polsek Samarinda Kota). Skripsi, Jurusan Pidana Politik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Bambang Iswanto, M.H dan Abd Syakur, Lc., M.H.

Latar belakang penelitian ini adalah ketika terjadi penyitaan barang oleh kepolisian, sering terjadi barang itu mengalami perubahan dari bentuk yang semula. Ada sebagian yang berubah total, ada sebagian yang hilang, ada sebagian yang tidak sesuai dengan bentuk asalnya. Maka dari itu, ada banyak komplain dari masyarakat terhadap hal ini sehingga penting untuk diketahui apa tanggung jawab kepolisian dalam hal ini.

Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur kepolisian khususnya yang terjadi di Kota Samarinda, serta dapat mengetahui bagaimana cara melakukan gugatan apabila korban (masyarakat) merasa dirugikan.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan pendekatan yang bersifat deskriptif, deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dari fenomena tertentu.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, jika terdapat laporan dari masyarakat bahwa barang hasil sitaan mengalami kehilangan atau berkurang dari bentuk aslinya saat disita, maka pihak kepolisian wajib untuk mengganti rugi barang tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) PP No. 27, dengan catatan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Selain dari alasan aturan kerja yang mengikat, juga merupakan etika dalam menjaga marwah nama baik dari kepolisian. Kedua, dalam pengembalian benda sitaan, oleh undang-undang digantungkan kepada beberapa syarat. Tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka pengembalian itu kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum. Oleh karena itu, agar pengembalian barang sitaan yang dilakukan penyidik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahi aturan, maka untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, korban perlu untuk membawa surat tilang, surat-surat kendaraan, SIM kendaraan, KTP, dan bukti pembayaran denda (transfer). Jika terdapat barang-barang hilang atau tidak kembali (tidak utuh), maka dapat dilakukan gugatan secara hukum. Pertama dengan melaporkan kepada polisi satu tingkat di atasnya seperti Bidang Propam, kemudian menunggu respons dari laporan tersebut hingga mendapatkan hasil yang jelas. Ketiga, Siyasah Dusturiyah adalah bagian yang tepat untuk permasalahan tentang hubungan timbal balik antara pemerintah (aparat kepolisian) dengan warga negara yang wajib untuk dilindungi. Sama dengan tanggung jawab yang diemban oleh aparatur kepolisian dalam menangani pengembalian barang sitaan dalam kondisi yang baik. Adalah sebuah amanah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.